Nama kelompok :
1. Chatarina Wulan
2. Muhammad Istighfar
3. Rivan Sakthi Oksavieri
4. Yohana Fransiska Tasya Wibowo
5. Yuliah Nur Fadhillah
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini sebagi tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia yang berjudul “Politik Etis” . atas dukungan moral dan materi yang diberikan, kami ingin menguapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Oni , selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia.
2. Teman teman, yang sudah ikut membantu dalam pembuatan makalah ini.
Kami menyadari bahwa dalam makalah ini terdapat kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, saran serta kritik yang mebangun dari pembaca sangat kami butuhkan
Ungaran, 5 September 2016
Penulis
ii
DAFTAR ISI
Judul ......................................................................................... i
Kata Pengantar ......................................................................................... ii
Daftar Isi ......................................................................................... iii
BAB I : Pendahuluan ......................................................................................... 1
BAB II : Pembahasan ......................................................................................... 2
BAB III : Penutup ......................................................................................... 7
Daftar Pustaka ......................................................................................... 8
iii
BAB I
PENDAHULUAN
Pada awal sebelum dilaksanakannya Politk Etis keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan dikalangan bangsawan.Pendidikan bukan menjadi baik justru sebaliknya.Dari bidang ekonomi tanah-tanah rakyat yang luas masih dikuasai pemerintahan Belanda dan penguasa tradisional meyebabkan rakyat hanya penyewa dan pekerja saja.Bidang politk masalah yang berkembang saat ini adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah kolonial dan bangsa Indonesia yang berdampak pada tidak sejahteraannya pribumi.
Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan sosial demokrat yang didalangi oleh Von Deventer yang kemudian dijuluki bapak pangeran etis yang menginginkan adanya balas budi unntuk bangsa Indonesia.Van Deveter dalam majalah de gres mengkritrik pemerintah kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan (hutang kekayaan) atas segala kekayaan yang telah diberikan bangsa Indonesia terhadap negara Belanda.Untuk lebih jelas tentang Pengaruh Politik Etis terhadap sistem kerja paksa di Indonesia bisa di lihat pada Pembahasan BAB II.
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN POLITIK ETIS
Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah colonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi,pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.
B. LATAR BELAKANG POLITIK ETIS
Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut :
1. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang menguntungkan Belanda, tetapi menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia telah menggungah hati nurani sebagian orang Belanda.
2. Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi. Sementara itu, kaum kapitalis dari Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Cina, dan Jepang memperoleh keuntungan yang sangat besar.
3. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Rakyat kehilangan hak miliknya yang utama yaitu tanah. Bahkan, industry tanah pun terdesak. Karena penderitaan itu, timbullah golongan yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Mereka termasuk dalam golongan buruh yang bekerja pada perkebunan, pabrik, dan tambang.
4. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etis) terhadap praktik liberal colonial, seperti Van Kol, van Deventer, de Waal, Baron van Hoevell, dan Van den Berg.
a. Van Kol : sebagai guru bicara golongan sosialis, melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Indonesia karena terus-terusan diterapkan politik drainage (penghisapan) kekayaan oleh pemerintah Belanda dan tidak dibelanjakan di Indonesia.
b. Van Deventer : pada tahun 1899 dalam artikelnya pada majalah De Gids berjudul Een Eereschuld (tentang kehormatan) menuliskan bahwa jutaan gulden yang diperoleh dari Indonesia sebagai Hutang Kehormatan.
Pembayaran hutang tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara yang dikenal dengan trilogi van deventer yaitu :
2
i. Imigrasi : pengairan
Diselenggarakannya pengairan yang teratur tidak untuk sawah-ladang kaum petani melainkan untuk kepentinga perkebunan-perkebunan tebu dan tembakau milik pengusaha asing.Jadi nasib kaum petani Indonesia tidak berubah.
ii. Emigrasi : perpindahan penduduk
Pemindahan penduduk ke luar Jawa tidak untuk memberikan lapangan kerja baru yang menguntungkan melainkan untuk menyediakan buruh yang murah bagi perusahaan perusahaan asing.para pengusaha asing diluar Jawa terutama yang mengusahakan perkebunan sangat sulit memperoleh tenaga dan penduduk setempat padahal mereka sangat membutuhkan.
iii. Edukasi : pendidikan
Didirikannya sekolah-sekolah tidak untuk mencerdaskan orang Indonesia, tetapi disebabkan oleh kebutuhan pemerintah Belanda dan pengusaha asing aan pegawai-pegawai rendahan yang murah Indonesia yang dijadikan daerah penghasil bahan mentah,rakyatnya harus tetap bodoh. Rakyat yang bodoh kebutuhannya sedikit.Dengan upah sedikit sudah puas dan sudah bisa hidup. Akibatnya harga pokok bahan mentah tetap murah hingga Belanda dan para penanam modal akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tidak mustahil bila hingga tahun 1942 ketika Belanda pergi dan Indonesia, di sini tidak ada satu universitas pun.
c. De Waal : memperhitungkan bahwa sejak VOC hingga zaman ekonomi liberal (1884) rakyat Indonesia berhak mendapatkan 528 gulden dari Belanda. Bahkan apabila dihitung dengan bunganya maka akan menjadi 1585 juta gulden.
d. Baron van hoevell : seorang pendeta prostestan yang secara berapi-api meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dan disidang parlemen.
3
C. PELAKSANAAN POLITIK ETIS
Sejak tahun 1901, pemerintah colonial mulai memerhatikan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan emansipasi dan kemerdekaan.Kemudian dicari bentuk pemerintahan colonial yang merupakan perpaduan antara Barat dan Timur. Oleh karena itu , politik etis juga disebut politik asosiasi.Pendidikan dan Pengajaran Sebelum Politik Etis.Pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC badan usaha ini merupakan persekutuan dagang Belanda yang merebut penjajahan Portugis di Nusantara Timur dan menetap di tempat itu. Kemudian, di dalam rapat kapal-kapal perdagangan VOC atau kompeni membawa pendeta-pendeta yang akan menyebarkan agama Kristen Protestan(Kartodirjo, Sartono 1990 : 30). Dengan kegiatan penyebaran agama ini, selanjutnya berdirilah sekolah-sekolah.Adapun tujuan didirikannya sekolah-sekolah tersebut yaitu sebagai upaya penyebaran Agama Kristen Protestan. Materi yang diajarkan, yaitu membaca alkitab, agama kristen, menyanyi, menulis dan menghitung. Dengan demikian, banyak sekali permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan pada periode ini, diantaranya seperti :
1. Ada perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya, ada sekolah-sekolah rendah Eropa dengan Bahasa pengantar Belanda dan Sekolah rendah pribumi (kristen) dengan bahasa pengantar melayu dan Portugis.
2. Pendirian sekolah tidak merata, hal ini disebabkan karena di tempat itulah pusat rempah-rempah. Sekolah kejuruan tidak diselenggarakan sama sekali sebab belum terniat oleh mereka untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat.
3. Juga ada kesedihan bagi rakyat yang menganut agama Kristen Katolik. Hal ini disebabkan karena VOC mengusir paderi-paderi dan gereja-gereja. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Katolik ditutup. Pendidikan dan Pengajaran Pada Saat Politik Etis.
Diseluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaruan di bidang politik, ekonomi, dan ide-ide.Hal ini mendorong pemerintah Belanda untuk memberikan lebih banyak lagi kesempatan anak bumi putera untuk menerima pendidikan.Atas dasar itulah, timbul suatu aliran di kalangan bangsa Belanda yang terkenal sebagai Politik Etis (etiche politiek).Aliran ini dicetuskan oleh Van Deventer dengan semboyan “Hutang Kehormatan”.Akhirnya, aliran ini terkenal dengan slogan edukasi, irigasi, dan emigrsi.Selain Van Deventer, ada pula Snouck Hourgroje, tokoh Belanda yang mendukung pemberian pendidikan kepada aristrokat Bumiputera. Menurut balai pustaka jenis sekolah yang ada, antara lain:
4
Pendidikan Rendah (lager Onderwijs). Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar menggunakan dua sistem pokok, yaitu :
1. Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.
2. Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Pendidikan lanjutan / Pendidikan menengah (Midleboar Onderwijs).
Sebenarnya terdapat satu jenis sekolah lanjutan menurut sistem persekolahan Belanda di golongan sekolah dasar, yaitu sekoilah dasar yang lebih luas (Meer Vitgebreld lagere Onderwijs) atu MULO yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, denag lama sekolah antara tiga sampai empat tahun. Sekolah menengah Umum (Algemeene Middlebares School atau AMS) merupakan kelanjutan dari MULO yang berbahasa Belanda dan diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dengan lama belajar tiga tahun. AMS terdiri dari 2 jurusan yaitu :
1. Bagian A, Pengetahuan Kebudayaan.
2. Bagian B, Pengetahuan Alam. Sekolah Warga Negara Tinggi (Hooger Burger School atau HBS).
Sekolah ini disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan Bumiputera, atau tokoh-tokoh terkemuka.bahasa pengantar yang dipakai yaitu bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa barat, khususnya Belanda. Lama sekolah antara tiga dan lima tahun, pelaksanaan Politik Etis. Dalam pelaksannan Politik Etis oleh Van Deventer di konsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan emigrasi.
Perubahan berhasil dicapai dengan politik etis antara lain :
• Desentralisasi pemerintahan, yang diwujudkan dengan diumumkannya Undang-Undang Desentralisasi (1903) tentang oembentukan dewan-dewan local sebagai lembaga hukum. Dewan local mempunyai wewenang membuat peraturan mengenai pajak dan pembangunan sarana-prasarana umum. Kemudian, pembentukan Dewan Rakyat (volksraad) pada tahun 1916 dan diresmikan pada tahun 1919.
• Pembangunan irigasi untuk menunjang kebutuhan pertnian. Pada tahun 1914, pemerintah colonial telah membangun irigasi seluas 93.000 bau.
• Transmigrasi perpindahan penduduk, terutama bagi penduduk di pulau Jawa yang semakin padat.
5
• Timbulnya elite nasional (kaum pelajar pribumi) dengan didirikannya bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat, seperti sekolah kelas I (untuk anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan, dan orang berharta) sekolah kelas II (untuk anak-anak pribumi pada umumnya) sekolah praja (OSVIA) dan sekolah dokter Jawa (STOVIA).
• Perbaikan kesehatan dan penanggulangan penyakit. Pada tahun 1920, dilaporkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah terbebas dari epidemic cacar dan sesudah 1928 terbebas pula dari wabah kolera.
D. KEGAGALAN POLITIK ETIS
Reaksi terhadap pelaksanaan politik etis mulai muncul pada tahun 1914.Masyarakat mulai bergolak dan banyak melancarkan kritik terhadap politik etis yang dianggap telah gagal. Kegagalan tersebut Nampak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut :
a. Sejak pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi masih tetap rendah.
b. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat colonial yaitu golongan pegawai negeri.
c. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja sehingga dominasi bagsa Belanda tetap saja sangat besar.
6
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Lahirnya Politik Etis di karenakan Belanda ingin membalas budi pada bangsa Indonesia yang telah banyak memberikan hasil kekayaan alam dan tenaga masyarakat pribumi untuk Belanda.Politik Etis di prakarsai oleh Van Deventer yang prihatin terhadap nasib rakyat Indonesia yang kekayaan alamnya sudah banyak di ambil oleh Belanda.
Isi Politik Etis ada tiga yaitu, pendidikan, pengairan, perpindahan penduduk, yang di dasarkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia.
Politik Etis tidak semata-mata untuk bangsa Indonesia, tetapi juga untuk Belanda.Karena dari politik etis terciptanya golongan terpelajar yang dapat di pergunakan oleh Belanda untuk di jadikan pegawai, dan hasil pertanian yang di lakukan oleh rakyat pribumi di ambil oleh Belanda.Jadi politik etis hanya penghalus dari kata tanam paksa.
7
DAFTAR PUSTAKA
http://www.artikelsiana.com/2014/09/pengertian-politik-etis-sejarah-Sejarah-Politik-etis.html
http://www.gurupendidikan.net/2016/05/pengertian-dan-isi-politik-etis-tujuan-dan-tokoh-pencetus-politik-etis-politik-balas-budi.html
http://indonesian-persons.blogspot.co.id/2013/07/politik-etis-di-masa-pemerintahan.html
http://jagosejarah.blogspot.co.id/2015/02/politik-etis-sejarah-dan-penjelasan.html
8
